Akademisi Bentuk Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik Sumatera Selatan

Berita, Pendidikan57 Dilihat

Palembang, Hainews..id – Dinamika politik di Sumatera Selatan tentunya akan mempengaruhi bagaimana Sumatera Selatan dibangun seterusnya, selain dengan membangun budaya politik yang demokratis, diharapkan juga memiliki ruang yang sehat untuk melakukan dialektika pemikiran.

Beberapa akademisi berkumpul untuk mematangkan berdirinya Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik Sumatera Selatan (PS-KPPSS)., Selasa (26/9/2023) Universitas Terbuka Palembang, KM 10 Palembang.

Doktor lulusan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Dr. Meita Istianda mengatakan, bahwa banyak hal di Sumatera Selatan. “Terutama kebijakan-kebijakan publik yang memerlukan penyeimbang dari civil society agar terkontrol dengan baik, proses mau pun implementasinya. Sehingga tujuan dari kebijakan publik tersebut, memang berorientasi pada publik dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanah Konstitusi kita sebagaimana tertuang dalam Mukadimah UUD’45,” kata dia.

Kemudian Dosen STISIPOL, kandidat doktor ilmu politik Universitas Indonesia Ade Indra Chaniago MSi dalam rapat tersebut menyampaikan harapannya terhadap PS-KPPSS agar dapat segera menjalankan agenda-agendanya.

“Tentu kehadiran lembaga ini kita harapkan akan membawa manfaat, apalagi saat ini kita sedang menyongsong tahun politik,” ujar Ade.

Senada Ade, Dosen FISIP Unsri, yang juga Doktor lulusan Ilmu Politik Universitas Indonesia Dr Zulfikri menuturkan, semakin banyak masyarakat yang melek politik tentu akan semakin baik, karena tujuan-tujuan politik ujungnya harus untuk kebaikan masyarakat.

“Sinergitas lembaga dengan pihak pemerintah seperti DPR. Kesbangpol, Jurnalis, maupun civil society, juga bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga ini nantinya, demikian dikemukakan oleh Dr. Zulfikri,” ungkap Zulfikri

Sementara mahasiswa program Doktor di FISIP UNSRI Siti Anisah, M.Si berpendapat bahwa sebagai pusat study, ketidakberpihakan perlu dijaga. Jadi prinsipnya Lembaga ini harus netral dan tentunya bebas nilai.

Sedangkan M. Haekal, M.Si, yang merupakan dosen FISIP UNSRI mengungkapkan dalam diskusi, terlebih hasil study atau kajian harus mengacu pada basis data yang valid. Untuk itu sangat perlu dibangun networking yang dapat mensupport PS-KPPSS.

PS-KPPSS tentunya diharapkan dapat mewarnai dinamika politik Sumsel, di tengah banyaknya arus lembaga-lembaga lain, tetapi masih terbuka ruang yang luas, justru bagi mereka yang berlatar belakang Ilmu Politik, peneliti dan pemerhati politik.