Jakarta, hainews.id – Kementerian Kordinator Perekonomian melanjutkan program kartu prakerja pada 2023 dengan skema normal. Tidak lagi berskema semibansos seperti sebelumnya.
“Jadi skema program kartu prakerja berubah drastis. Anggarannya juga turun dari Rp18 triliun menjadi Rp2,67 triliun pada tahun ini. Untuk target peserta adalah 595 ribu orang,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Karena tidak lagi bersifat bansos, maka para penerima subsidi upah, penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dapat menjadi peserta kartu prakerja. Para peserta nantinya akan mendapatkan biaya Rp4,2 juta.
Angka itu terdiri dari biaya pelatihan Rp3,5 juta, uang transport Rp600 ribu, dan uang survei Rp100 ribu untuk dua kali survei.
“Sebagai tahap awal pada triwulan pertama 2023 pendaftaran dibuka untuk 10 provinsi. Mulai DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Sumut, Sulsel, Bali, NTT, dan Papua. Dengan skema normal, pelatihan secara offline yang semula hanya enam jam, sekarang menjadi 15 jam,” ujar Menko Airlangga.
Untuk skema ini, Kemenko Perekonomian juga mengajak lembaga-lembaga pelatihan untuk menjadi bagian ekosistem kartu prakerja. Syaratnya, lembaga pelatihan itu harus memiliki dan mengikuti proses penilaian.
“Untuk tata kelola yang baik, proses seleksi melibatkan tim ahli independen sebagai fungsi akreditasi. Kepatuhan lembaga pelatihan terhadap standar pelatihan juga akan dipantau,” kata Menko Airlangga.
Masyarakat juga bisa menjadi mitra di bidang pengembangan SDM, dengan skema kemitraan publik. Adapun pelatihan yang akan ditawarkan program kartu prakerja meliputi bidang tertentu.
“Yang berkaitan dengan bisnis misalnya pelatihan digital marketing, data spesialis, hingga pelatihan manajer logistik. Untuk bidang manufaktur, antara lain pelatihan manajer produksi, ahli teknik produksi, hingga ahli kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja,” ucap Menko Airlangga, menutup keterangannya.
