Palembang, hainews.id – Berbagai masalah BPJS dari akar rumput bermunculan saat acara ”Sosialisasi Program JKN Bersama Media” dihelat BPJS Kota Palembang, Senin (26/6/23).
Giat yang tak hanya dihadiri para petinggi BPJS Kota Palembang itu tapi juga dihadiri dari perwakilan Kominfo dan Ombudsman serta dipenuhi puluhan jurnalis, baik dari SMSI Sumsel, PWI, maupun IWO.
Tak ada riak saat acara disuguhi dengan paparan oleh Sugana Pujarama (Kabag Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Palembang) dan Hendra (Kabag SDM BPJS Palembang) serta penjelasan pengalaman para pemenang Lomba Jurnalistik BPJS oleh Rendy (Sumeks) dan Apriansyah (Tribunnews).
Namun begitu sesi tanya jawab dibuka, gelombang masalah dari akar rumput pun bermunculan. Antara lain sebagaimana yang disampaikan salah satu anggota SMSI Sumsel yang juga jurnalis Imam Gazali. Dijelaskannya bahwa di masyarakat keberadaan JKN-Kis banyak dipertanyakan ketidakaktifannya. ”Banyak warga memiliki KIS (Kartu Indonesia Sehat) tapi tak bisa digunakan. Sementara untuk Kartu BPJS berbayar banyak warga yang menunggak karena ketidaktahuan mereka harus membayar kemana. Sebab keterwakilan BPJS tidak ada di tingkat kelurahan yang mudah dijangkau oleh warga kelas menengah ke bawah. Untuk mengandalkan android yang memuat aplikasi BPJS banyak warga terkendala karena tak memiliki HP. Juga kejadian di RT saya di Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat, ada pasien diabetes BPJS dipulangkan padahal belum sembuh karena baru tiga hari dirawat,” jelasnya.
Sementara itu, pengalaman pasien/jurnalis yang apabila mengaku menggunakan BPJS bukan mengaku dari umum saat berobat di rumah sakit pun mendapatkan perlakuan yang berbeda. Hal itu dilontarkan jurnalis Heni dan Sapta (keduanya anggota SMSI Sumsel) berdasarkan pengalamannya masing-masing saat dirawat di rumah sakit.
Mendapati pertanyaan yang demikian itu, Kabag BPJS Palembang yakni Hendra dan Sugana mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan monitoring secara intensif di lapangan. ”Sebenarnya, permasalahan yang demikian itu mungkin ada yang dilakukan oleh oknum. Tapi jika ada pihak rumah sakit yang memulangkan pasiennya atau membedakan pasien BPJS dengan umum maka akan kita kenakan sanksi bahkan kalau memang terbukti dapat kita lakukan pemutusan perjanjian. Karena itu, kami minta bantuan media, baik dari PWI, SMSI, dan IWO untuk sama-sama memantau kinerja BPJS dan pihak rumah sakit di lapangan demi meningkatkan layanan kepada masyarakat,” tegas Sugana.
Di pengujung tanya jawab, maka pihak BPJS Kota Palembang akan membuat grup tersendiri dengan media agar berbagai masalah yang ditimbulkan dapat diatasi lebih dini. Sekaligus Grup WA dapat digunakan menyosialisasikan program anyar BPJS dan meningkatkan layanan kepada anggota dan masyarakat luas. (**)
